Profil Kesehatan
Kalimantan Tengah
2019

Mulai

Selayang Pandang

Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Efektivitas dan efisiensi serta pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi program, pendekatan yang tepat serta sasaran yang jelas. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang kesehatan lebih menitikberatkan kepada aksestabilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun rumah sakit. Pandangan kedepan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Tengah di bidang kesehatan untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dimanifestasikan kedalam Program Pembangunan Kesehatan yang oleh Gubernur Kalimantan Tengah digagas dan dinamai sebagai “KALTENG BERKAH”

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat bagi proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang evidence based diarahkan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Keadaan Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0 0 45' Lintang Utara dan 3 0 30' Lintang Selatan dan 110 0 45’?115 0 51’ Bujur Timur. Kalimantan tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153.564 km2 atau 8,04 persen dari luas Indonesia. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota.

Provinsi Kalimantan Tengah Bagian utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Barat .

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmid dan Ferguson, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk tipe iklim A, hal ini ditandai dengan adanya jumlah bulan basah lebih banyak dari bulan kering dan pola penyebaran curah hujan hampir merata pada semua wilayah. Agroklimat Kalimantan Tengah terdiri dari 4 klas, yaitu: Klas A di bagian Utara, Klas B1 di Bagian Tengah, Klas C1 dan C2 di Bagian Selatan. Semakin ke bagian Utara curah hujan semakin tinggi. Karakteristik iklim, tropis lembab dan panas yang tergolong ke dalam tipe iklim A dengan suhu udara relatif konstan sepanjang tahun, yang dapat mencapai 23°C pada malam hari dan 33°C pada siang hari, dengan penyinaran matahari mencapai 60% per tahun. Curah hujan rata-rata 200 mm/bulan dengan kecepatan angin rata-rata 4 knot/Km. Curah hujan rata-rata sebesar 2.732 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 120 hari. Sebagian besar daerah pedalaman yang berbukit, bercurah hujan antara 2,000 - 4.000 mm per tahun.

Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah Bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai Laut Jawa, yang membentang dari Timur ke Barat dengan ketinggian antara 0 – 50 m diatas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan 0%-8%. Sementara itu wilayah daratan dan perbukitan berada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian Utara dan Barat Daya dengan ketinggian 50 – 100 mdpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25%. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 6 wilayah fisiografi, tetapi didominasi oleh daratan dan perbukitan pedalaman.

No Kabupaten / Kota Jumlah Penduduk Penduduk Rasio Jenis Kelamin Kepadatan Penduduk per km2
L P
1 Palangka Raya 283,612.00 145,301.00 138,311.00 105.05 99.48
2 Kotawaringin Timur 456,409.00 241,460.00 214,949.00 112.33 27.17
3 Kotawaringin Barat 304,082.00 161,214.00 142,868.00 112.84 28.26
4 Barito Selatan 135,736.00 69,327.00 66,409.00 104.39 15.37
5 Barito Timur 126,864.00 65,409.00 61,455.00 106.43 33.09
6 Barito Utara 130,713.00 67,989.00 62,724.00 108.39 15.75
7 Gunung Mas 119,910.00 63,788.00 56,122.00 113.66 2.48
8 Kapuas 358,820.00 183,396.00 175,424.00 104.54 24.88
9 Katingan 167,696.00 87,931.00 79,765.00 110.24 8.23
10 Lamandau 82,680.00 44,171.00 38,509.00 114.70 12.89
11 Murung Raya 115,604.00 60,173.00 55,431.00 108.55 4.88
12 Pulang Pisau 127,118.00 66,234.00 60,884.00 108.79 14.13
13 Seruyan 197,839.00 106,525.00 91,314.00 116.66 12.06
14 Sukamara 64,342.00 34,247.00 30,095.00 113.80 16.81
Jumlah Provinsi 2,671,425.00 1,397,165.00 1,274,260.00 109.65 9.02

Kependudukan

Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebesar 2.212.089 jiwa dan diproyeksikan mencapai 2.605.274 pada tahun 2017. Dari total proyeksi penduduk 2017, 27,8 persen berusia antara 0 dan 14 tahun, 69,01 persen antara 15 dan 64, sementara hanya 3,18 persen penduduk Kalimantan Tengah berusia di atas 65 tahun. Rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebanyak 109,50 Proyeksi pertambahan penduduk tahun 2017 Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,15 persen. Jumlah rumah tangga Kalimantan Tengah pada tahun 2017 sebanyak 675.690 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 3-4 orang.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan menjadi pelopor utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia dan merupakan salah satu aspek pembangunan yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk peningkatan peran pendidikan dalam pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah.

PUSKESMAS

Pada pasal satu ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan 75 tahun 2014 tentang Puskesmas menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:

a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;

b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;

c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan

d. Hemiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat

RUMAH SAKIT

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

Jumlah Rumah Sakit

Sarana Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan.

Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih.

Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan desa/kelurahan siaga aktif.

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan desa/kelurahan siaga aktif.

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan desa/kelurahan siaga aktif.

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan desa/kelurahan siaga aktif.

Jumlah Posyandu

Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk

Jenis Peserta Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan %
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
460,743.72 17.25
598,486.31 22.40
Sub Jumlah PBI 1,059,230.02 39.65
NON PBI
562,408.01 21.05
252,422.27 9.45
34,658.13 1.30
Sub Jumlah Non PBI 849,488.41 31.80
JUMLAH 1,908,718.43 71.45

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasi nya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemanfaatan Sarana Puskesmas dan Rumah Sakit

Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan pendayafungsian layanan kesehatan oleh masyarakat. Menurut Levey dan Loomba (1973) yang dimaksud dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama, dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Angka kematian umum penderita yang dirawat di RS/GDR (Gross Death Rate) berguna untuk mengetahui mutu pelayanan/perawatan di Rumah Sakit. Semakin rendah GDR, berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik. Angka yang dapat ditolerir untuk GDR ini maksimum 45.

Angka Net Death Rate (NDR) adalah untuk mengetahui mutu pelayanan atau perawatan rumah sakit. Semakin rendah NDR suatu rumah sakit, berarti bahwa mutu pelayanan/perawatan rumah sakit tersebut makin baik. Nilai NDR yang dapat ditolerir adalah 25 per 1.000 penderita keluar. Rata-rata NDR di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah 11 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 12.5. Data ini mengindikasikan adanya sedikit peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah.

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja rumah sakit dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupation Rate (BOR). Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (>85%) menunjukan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. BOR yang ideal untuk suatu rumah sakit adalah antara 60% sampai dengan 80%.

Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/Average Length of Stay (ALOS) yang ideal adalah antara 6 – 9 hari. Rata-rata lama rawat seorang pasien di RS di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah sebesar 3.55 hari lebih besar dibandingkan dengan ALOS tahun 2016 sebesar 3.0 hari. Jumlah ALOS ini lebih rendah dari ALOS ideal. Dari 22 RS yang ada semua RS mempunyai nilai ALOS dibawah atau diatas angka ideal kecuali RS Muara Teweh dengan angka ALOS 6 hari. Data lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran no

RSUD Pulang Pisau 104 37.68 39.43 5.77 3.49
RSJ Kalawa Atei 52 31.50 8.35 29.96 13.77
RS Umum Kuala Kurun 53 47.64 49.79 3.84 3.49
RSUD MAS AMSYAR KASONGAN 100 0.03 0.03 10551.85 3.39
RSUD Sultan Imanuddin 196 76.00 79.55 1.10 3.49
RS Citra Husada 39 30.66 39.85 6.35 2.81
RSUD Puruk Cahu 101 70.57 54.53 1.97 4.72
RSUD Muara Teweh 120 69.01 94.03 1.20 2.68
RSUD Kuala Pembuang 69 33.45 31.01 7.83 3.94
RSUD Kab.Lamandau 90 0.00 0.00 inf nan
RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo 152 62.68 60.61 2.25 3.77
RSUD KABUPATEN SUKAMARA 85 35.45 37.04 6.36 3.49
RSUD Jaraga Sasameh 123 71.33 49.47 2.12 5.26
RSUD Tamiang Layang 104 63.90 43.31 3.04 5.39
RSU Doris Silvanus 376 68.53 0.00 inf inf
RS BHAYANGKARA 59 27.66 27.29 9.68 3.70
RS TNI-AD 19 14.66 17.95 17.35 2.98
RS KOTA PALANGKA RAYA 63 19.42 7.19 40.90 9.86
RS MUHAMMADIYAH 72 5.75 67.65 5.08 0.31
RS IBU DAN ANAK YASMIN 42 29.13 288.50 0.90 0.37
RS BETANG PAMBELUM 77 55.71 53.91 3.00 3.77
RS PERMATA HATI 43 38.45 40.02 5.61 3.51
RS Siloam Hospital 37 34.14 37.68 6.38 3.31
RSUD Pratama Parenggean 40 37.99 51.95 4.36 2.67
RSUD dr.Murjani Sampit 252 59.76 48.11 3.05 4.53
Jumlah 2,468 50.32 43.38 4.18 4.23

Pembiayaan Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

Sumber Dana Alokasi Anggaran Kesehatan
Rupiah %
APBD KAB / Kota 1,521,958,617,858.66 74.39
Belanja Langsung 701,291,249,797.99
Belanja Tidak Langsung 479,446,535,739.26
Dana Alokasi Khusus (DAK) 341,220,832,321.41
DAK Fisik 148,997,012,303.22
Reguler 83,918,221,993.03
Penugasan 60,383,649,310.20
Afirmasi 4,695,141,000.00
DAK Non Fisik 192,223,820,018.19
BOK 148,973,587,014.26
Akreditas 24,829,233,001.85
Jampersal 18,421,000,002.09
APBD Provinsi 456,592,258,985.00 22.32
Belanja Langsung 304,765,045,185.00
Belanja Tidak Langsung 147,906,963,800.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK 3,920,250,000.00
APBN 24,886,158,000.00 1.22
Dana Dekonsentrasi 24,886,158,000.00
Lain-lain 0.00
Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) 3,126,711,539.00 0.15
Sumber Pemerintah Lain 39,248,287,074.00 1.92
Total Anggaran Kesehatan 2,045,812,033,456.66
Total APBD Kab / Kota
% APBD Kesehatan terhadap APBD KAB/KOTA 69.71
Anggaran Kesehatan Perkapita 765,813.01

KESEHATAN IBU DAN ANAK

Anak dan ibu merupakan dua anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan dua indikator yang peka terhadap kualitas fasilitaspelayanan kesehatan. Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Keadaan kesehatan sangat penting dalam menggambarkan profil kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, digunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Faktor-faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat tidak hanya berasal dari sektor kesehatan melainkan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat antara lain dari angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu (AKI), angka morbiditas beberapa penyakit dan status gizi. Upaya kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan masalah kesehatan harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Kabupaten Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil K1 K4
Jumlah % Jumlah %
Palangka Raya 6,018 5,941 98.72 5,425 90.15
Kotawaringin Timur 10,267 9,177 89.38 8,723 84.96
Kotawaringin Barat 6,743 6,530 96.84 6,028 89.40
Barito Selatan 2,911 2,258 77.57 1,815 62.35
Barito Timur 2,706 2,182 80.64 2,000 73.91
Barito Utara 2,768 2,674 96.60 2,516 90.90
Gunung Mas 2,929 2,803 95.70 2,653 90.58
Kapuas 7,294 6,784 93.01 6,289 86.22
Katingan 3,977 3,838 96.50 3,380 84.99
Lamandau 1,729 1,584 91.61 1,483 85.77
Murung Raya 3,062 3,144 102.68 2,888 94.32
Pulang Pisau 2,552 2,471 96.83 2,342 91.77
Seruyan 4,751 3,944 83.01 3,578 75.31
Sukamara 1,495 1,365 91.30 1,284 85.89
JUMLAH 59,202 54,695 92.39 50,404 85.14
Kabupaten Ibu Bersalin / Nifas
Jumlah Nifas Persalinan Ditolong Nakes Persalinan di Fasyankes Ibu Nifas Mendapat Vit.A
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Palangka Raya 5,744 5,181 90.20 5,108 88.93 5,163 89.89
Kotawaringin Timur 9,827 8,645 87.97 8,083 82.25 7,207 73.34
Kotawaringin Barat 6,447 5,855 90.82 5,648 87.61 5,876 91.14
Barito Selatan 2,778 1,963 70.66 765 27.54 1,501 54.03
Barito Timur 2,626 1,766 67.25 1,477 56.25 1,807 68.81
Barito Utara 2,639 2,370 89.81 1,135 43.01 2,310 87.53
Gunung Mas 2,796 2,422 86.62 903 32.30 2,599 92.95
Kapuas 6,689 5,844 87.37 4,345 64.96 5,998 89.67
Katingan 3,801 3,180 83.66 1,993 52.43 3,186 83.82
Lamandau 3,067 1,274 41.54 1,574 51.32 1,404 45.78
Murung Raya 2,922 0 0.00 1,183 40.49 2,308 78.99
Pulang Pisau 2,436 2,316 95.07 1,682 69.05 2,280 93.60
Seruyan 4,535 3,298 72.72 2,189 48.27 3,356 74.00
Sukamara 1,427 1,294 90.68 1,050 73.58 1,307 91.59
JUMLAH 57,734 45,408 78.65 37,135 64.32 46,302 80.20

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Penyakit Menular

a. Tuberkolusis (TB)

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat tuberkulosis telah menurun, namun tuberkulosis diperkirakan masih menyerang 9,6 juta orang dan menyebabkan 1,2 juta kematian pada tahun 2014. India, Indonesia dan China merupakan negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10?n 10?ri seluruh penderita di dunia (WHO, Global Tuberculosis Report, 2015).

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan Case Notification Rate (CNR), prevalensi, dan mortalitas/kematian.

b. HIV, AIDS DAN SYPHILIS 
HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi  Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing(VCT), sero  survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Penyakit Tidak Menular

Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang selaras dengan perubahan perilaku masyarakat, transisidemografi, sosial ekonomi dan sosial budaya. Berbagai faktor risiko PTM antaralain ialah: merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok, minum minumanberalkohol, diet/pola makan, gaya hidup, kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan).
Prinsip upaya pencegahan tetap lebih baik dari pengobatan. Upaya pencegahan penyakit tidak menular lebih ditujukan kepada faktor risiko yang telah diidentifikasi. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi,organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat. 

Kabupaten JUMLAH PENDERITA
Hipertensi DM Melaksanakan IVA IVA Positif Curiga Kanker Tumor Benjolan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Palangka Raya 27,629 2,732 7 8 0 36 388
Kotawaringin Timur 75,059 19,842 21 59 0 2 414
Kotawaringin Barat 15,733 3,083 18 17 7 10 245
Barito Selatan 24,725 6,301 7 6 6 0 201
Barito Timur 26,358 1,051 5 15 15 1 134
Barito Utara 23,247 5,157 12 0 0 0 115
Gunung Mas 5,630 87 2 2 0 3 112
Kapuas 85,444 17,349 0 31 2 3 748
Katingan 28,868 6,463 0 0 0 0 264
Lamandau 3,475 165 11 0 0 0 0
Murung Raya 2,047 263 1 1 2 0 295
Pulang Pisau 36,293 1,566 3 2 3 0 141
Seruyan 31,272 5,999 0 0 0 0 127
Sukamara 15,755 3,087 5 23 0 1 99
JUMLAH 401,535 73,145 92 164 35 56 3,283

Tenaga Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Upaya dan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral tinggi, keahlian, dan berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.